![]() |
Foto: Musmagz.com |
Jakarta, Beritaempat-Konflik berkepanjangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta makin melebar ke ruang publik. Reaksi masyarakat terus mengalir menghiasi dinamika perpolitikan Ibukota DKI Jakarta yang tak kunjung berakhir.
Direktur Eksekutif Human Studies Institut (HSI) Rasminto, menanggapi polemik tersebut seperti drama berseri, tak kunjung usai, hanya rakyat DKI Jakarta yang jadi korban.
“Ini layaknya sebuah drama berseri yang tak elok dipandang sebagai perwujudan demokratisasi Jakarta sebagai Ibukota Negara,” kata Rasminto, yang didampingi Direktur Kajian HSI, Surya Muhammad Nur, saat ditemui di kantornya, Matraman, Jumat (20/03) malam.
Rasminto mengakui, Ahok memiliki figur yang tegas dan tanpa kompromi, itu terliat saat suami Beronika Tan itu berkomunikasi dengan partner kerjanya di DPRD DKI Jakarta. Sistem administrasi Pemprov DKI mulai dibenahi dengan menggunakan e-Govermen menuai simpati rakyat.
“Namun sayang, program tersebut tidak dilandasi dengan aturan perundang-undangan yang benar. Padahal kehadirannya sangat diharapkan masyarakat Jakarta untuk menciptakan cek and balance yang tepat sasaran,” ujar Rasminto.
Ia menegaskan, program e-budgeting Ahok melanggar UUD 1945, sebab DPRD sebagai fungsi legislatif di daerah mempunyai Hak budgeting yang berhak membahas APBD secara bersama-sama, bukan hanya hak eksekutif.
“Prahara Ahok dengan DPRD ini sangat memalukan kehidupan berpolitik di Indonesia, jika diibaratkan Ahok dan DPRD seperti Tommy dan Jerry (tokoh kucing dan tikus dalam serial kartun anak-anak,-red) silahkan diterka siapa Tommy siapa Jerry,” paparnya.
Surya menimpali, kekisruhan Ahok dengan DPRD DKI Jakarta yang dipertontonkan melalui layar televisi, dalam persektif pendidikan sangat tidak mendidik masyarakat di seluruh Indonesia.
“Sikap Ahok sebagai pemimpin tidak mencerminkan etika leadership (kepemimpinan,-red) karena acap kali mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar di ruang publik,” tambah Surya.
Selain Ahok, HSI juga menilai sikap DPRD yang tidak memberikan keterwakilan masyarakat di parlemen, mereka hanya meributkan sesuatu untuk kepentingan pribadi dan golongannya.
“Alangkah eloknya jika Ahok dan DPRD membicarakan program pembangunan Jakarta secara bersama-sama dan tidak mengandalkan ego masing-masing,” pungkasnya.
Sumber: